Definisi

Istilah Neoliberal belakangan ini menjadi sebuah istilah yang bisa dibilang paling sering dibicarakan, mulai dari para ekonom, elit politik, sampai pedagang kaki lima dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya. Istilah ini mulai popular karena disinyalir ada salah satu pasangan capres/wapres yang pro neoliberal, dan kemudian isu ini dikritisi oleh kalangan akademisi, atau dijadikan senjata politik pasangan capres/wapres yang lain. Ironinya, tidak semua mereka yang membicarakan istilah ini mengetahui apa pengertian dari istilah itu sendiri.

Menurut Revrisond Baswir, yang merupakan seorang Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dalam wawancaranya dengan salah satu media cetak, sesuai dengan namanya neoliberal atau neoliberalisme merupakan suatu bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sedangkan dalam situs wikipedia dikatakan bahwa Neoliberal bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.

Dari dua definisi di atas, penulis sendiri beranggapan bahwa paham Neoliberalisme tidaklah jauh berbeda dengan paham ekonomi liberal/kapitalis yang terkenal mengagung-agungkan mekanisme pasar dengan prinsip laissez faire-laissez passer nya. Pada intinya paham/ideologi ini meyakini bahwa kegiatan perekonomian akan bisa berlangsung secara optimal jika diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Namun memang tidak ada satupun Negara di dunia ini yang menggunakan sistem ekonomi ini secara ekstrem, dimana pemerintah tidak melakukan campur tangan sedikitpun dalam perekonomian, karena diyakini pada kondisi tertentu, pasar tidak dapat bekerja secara optimal (atau setidaknya membutuhkan waktu yang teramat lama untuk membawa pada kondisi equilibrium) karena adanya distorsi-distorsi yang terjadi, seperti adanya monopoli, penimbunan barang sehingga harga-harga naik, adanya embargo (seperti embargo minyak yg dialami AS oleh negara2 Arab pada tahun 70an-80-an) dan sebagainya, sehingga peran pemerintah “diizinkan” dalam rangka mengembalikan mekanisme pasar agar dapat bekerja secara optimal seperti memberi regulasi ataupun peraturan.

Kilas balik

Peran/intervensi pemerintah pertama kali diterapkan dalam perekonomian kapitalis ketika terjadi “The Great Depression” di tahun 30an oleh tokoh yang dijuluki Bapak Ekonomi Makro yaitu John Maynard Keynes. Kala itu perekonomian barat kacau balau karena diterapkannya Teori yang dikemukakan oleh salah satu ekonom klasik ternama Jean Baptist Say, “supply will create its own demand.” Dengan alasan peningkatan jumlah produksi pada akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat yang kemudian penambahan pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi lagi.

Akibatnya semua orang memproduksi sebanyak-banyaknya pada waktu itu, namun ternyata barang-barang hasil produksi itu tidak dapat diserap seluruhnya oleh permintaan masyarakat, menurut Keynes hal ini disebabkan karena tidak semua pendapatan masyarakat akan digunakan untuk konsumsi, melainkan ada sebagian untuk ditabung, meskipun kemudian hal ini dibantah lagi oleh pendukung kaum klasik&neoklasik bahwa tabungan kemudian akan disalurkan kembali oleh institusi keuangan dalam bentuk kredit pinjaman, namun singkat cerita proposisi-proposisi yang diajukan oleh Keynes dengan penekanan pada penerapakn kebijakan fiscal boleh dikatakan cukup berhasil mengatasi The Great Depression yang terjadi kala itu.

Keynes sendiri bukannya tidak memercayai mekanisme pasar, tapi menurutnya akan dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi pasar untuk membawa kepada kondisi keseimbangan, sebagaimana pernyataannya, “in the long run we’re all dead” dan untuk inilah dibutuhkan peran/intervensi pemerintah.

Meskipun kebijakan-kebijakan ekonomi ala Keynesian dapat menangani the grat depression kala itu, namun kebijakan-kebijakan ekonomi ala Keynesian seolah lumpuh tak berdaya menghadapi permasalahan ekonomi yang dihadapi Amerika di tahun 70-80an. Pada kala itu terjadi suatu permasalahan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu angka inflasi yang membumbung tinggi diikuti dengan angka pengangguran yang juga tinggi, padahal selama ini orang mempercayai adanya hubungan terbalik antara angka pengangguran dan inflasi, sehingga apabila inflasi tinggi, maka angka pengangguran seharusnya rendah, dan sebaliknya.

Pada saat itu lah mulai bermunculan aliran-aliran ekonomi baru yang menawarkan proposisi-proposisi seperti aliran monetaris dengan penekanan pada kebijakan moneternya yang diarsiteki oleh Milton Friedman dan aliran sisi penawaran (supply side economics) dengan Robert A. Mundel sebagai arsitek utamanya (keduanya sama-sama berhasil meraih hadiah nobel di bidang ekonomi), yang boleh dibilang lebih “manjur” untuk menanggulangin permasalahan ekonomi kala itu disbanding dengan resep-resep ala Keynesian.

Namun pada intinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diajukan oleh aliran-aliran ekonomi ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan kubu Keynesian. Mereka sangat tidak suka apabila perekonomian terlalu sering di stel atau di utak-atik (fine tunning) untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Sebaliknya proposisi-proposisi yang mereka anjurkan justru bertujuan untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat, dengan tujuan agar mekanisme pasar dapat bekerja secara optimal.

Kesimpulan

Neoliberal tidak lain “hanya” merupakan sebuah paham/aliran pemikiran teoritis di bidang ilmu ekonomi sebagaimana paham-paham yang lebih dulu kita kenal seperti halnya kapitalis, sosialis atau komunis. Tiap-tiap dari paham itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sebagaimana sejarah membuktikan, boleh jadi resep ekonomi klasik dan neoklasik lumpuh ketika menghadapi the great depression, dan resep keynesianlah yang terbukti ampuh, namun kemudian resep Keynesian pun lumpuh menghadapi krisis di tahun 70an-80an. Karena itu sangatlah tidak bijak apabila kita mengatakan bahwa kebijakan yang berbau Neoliberal itu sudah pasti salah.

Namun yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi di lapangan, dan mencari kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dilapangan dari tiap-tiap madzhab atau aliran pemikiran itu. Apakah kebijakan itu dari madzhab kapitalis/neoliberal atau sosialis, aliran Keynesian, monetaris atau Schumpeterian itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah seringkali pemerintah kita menerapkan suatu kebijakan ekonomi tanpa melihat kondisi di lapangan dan hanya berdasarkan text book saja, padahal teori-teori ekonomi yang ada hampir selalu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu, dan tidak selalu asumsi itu terpenuhi pada prakteknya.

Masih terngiang krisis ekonomi 1998 dimana pemerintah kita, dalam hal ini tim perekonomiannya… yang mentah-mentah menerima resep obat IMF, yang waktu itu terlalu “pahit” untuk diterapkan pada Negara yang kondisinya seperti Indonesia. Mungkin hal itu disebabkan pemerintah kita hanya melihat resep IMF tidak secara komprehensif, melainkan hanya secara parsial saja, yaitu dari kacamata teori ekonomi. Padahal kala itu guncangan yang terjadi di Indonesia bukan hanya guncangan di bidang ekonomi saja, namun juga di bidang politik, hankam dan sebagainya.

Oleh karena itulah sangat tidak bijak apabila kita menjadi bagian dari orang-orang yang sibuk memperdebatkan apakah neoliberal itu baik atau buruk tanpa melihat konteks di lapangan hanya sekedar dalam rangka membunuh karakter seseorang demi menggapai kekuasaan. Namun yang harus kita lakukan adalah mengkaji dan mengkritisi apakah berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memberi masukan dan juga kritik yang membangun demi kemandirian bangsa kita bersama yang tercinta ini.

Advertisement